Bongkar Akal-akalan UU Cipta Kerja, INDEF: Bukan untuk Pekerja dan Petani Indonesia!

ini cipta kerja tapi cipta kerjanya bukan untuk Indonesia, petaninya juga bukan untuk petani Indonesia, karena yang akan...
Raymond - Ekonomi,Selasa, 13-10-2020 11:08 WIB
Bongkar Akal-akalan UU Cipta Kerja, INDEF: Bukan untuk Pekerja dan Petani Indonesia!
Bhima Yudhistira

Nusantaratv.com - UU Omnibus Law Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR beberapa waktu lalu terus menuai penolakan di berbagai penjuru nusantara. Bahkan tak heran, unjuk rasa yang dilakukan oleh Buruh dan mahasiswa serta elemen masyarakat berujung bentrokan di berbagai daerah termasuk Jakarta yang dipusatkan di Istana Negara.

Menanggapi hal ini, ekonomi  Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira menjelaskan secara rinci sebetulnya apa yang mendasari masyarakat menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja.

"Permasalah utama ekonomi yang ingin diselesaikan dengan Omnibus Law Cipta Kerja itukan untuk menarik investasi, untuk meningkatkan daya saing, kemudahan berbisnis, kemudian konsekwensinya adalah menciptakan lapangan kerja.

“Tetapi kita harus melihat, dari laporan beberapa negara di dunia dan nasional, itu disebutkan, apasih yang sebetulnya membuat investor malas untuk berbisnis di Indonesia,” tegasnya, dalam sebuah diskusi virtual yang diselenggarakan Greenpeace.

Pada kesempatan itu, Bhima menjelaskan, bahwa ada beberapa hal yang menyebabkan investor enggan menanam modalnya di Indonesia.

Ternyata yang nomor satu itu adalah masalah pemberantasan korupsi, dan permasalahan terkait tenaga kerja itu ada di urutan 10 besar, tidak masuk dalam urutan tiga besar bahkan. Jadi yang harusnya dilakukan pemerintah adalah memperkuat pemberantasan korupsi. Dan itu tidak dibahas dalam Omnibus Law Cipta Kerja,” jelasnya.

Selain itu, Bhima juga mengungkapkan, mengapa Indonesia tidak mendapatkan imbas positif dari perang dagang antara Amerika-China.

“Kemudian ada lagi mengapa ada perang dagang Amerika-China, dan itu investasinya tidak lari ke Indonesia dan rekolasi pabriknya tidak lari ke Indonesia dan kita sama sekali tidak dapat relokasi pabrik itu.

"Jadi apa yang membuat ini semua terjadi, ternyata setelah dicek investasi di Indonesia ini adalah investasi yang mahal. Jadi dengan satu investasi yang sama, itu bisa kita lihat dalam bahasa ekonomi ada yang namanya Icor, ( Incremental Capital Output Ratio-red),” sebutnya.

Ia pun menilai, bahwa skema investasi yang diterapkan pemerintah tidak memberikan keuntungan yang signifikan bagi para investor.

“Disitu bisa dilihat, intinya ini sama sama investasi tapi dapat outputnya berapa, nah ternyata outputnya kecil tapi butuh investasinya besar sekali, ini menunjukkan investasi kita tidak efisien.

“Dimana tidak efisiennya, tadi ada pemberantasan korupsi kita yang lemah, dan yang kedua, adalah berkaitan dengan biaya logistik, ini juga agak kontradiksi karena pemerintah gencar sekali membangun infrastruktur bahkan itu ditegaskan kembali dengan  UU Cipta Kerja terkait kemudahan untuk proyek pemerintah dan pengadaan lahan, izin lingkungan dipermudah, tapi disisi lain bener gak sih infrastruktur yang sudah dijalankan ternyata banyak jalan tol yang utilitasnya rendah, dan gak ada pengaruh. Jadi semakin banyak jalan tol dibangun ternyata biaya logiistik kita gak turun,” ungkapnya lagi.

Adapun menurutnya, pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah tidak memberikan dampak positif.

“Dan itu cuma 23 persen dari biata PDB (Produk Domestik Bruto-red) biaya logistik kita tidak mengalami perbaikan yang signifikan dengan adanya infrastruktur yang dibangun, nah ini mau dipermudah lagi dengan adanya Omnibus Law Cipta Kerja.

“Jadi ini tidak menjawab kebutuhan dari ekonomi itu sendiri. Makanya ini ada yang menarik Omnibus Law kemudian disahkan, ini investor ramai-ramai protes, jadi yang demo bukan mahasiswa, pelajar, dan elemen buruh dan masyarakat, tapi ini unik,” tegas Bhima.

Maka tak heran jelas Bhima, selain masyarakat, buruh, dan mahsiswa, ternyata yang menolak UU Omnibus Law adalah para investor.

"Dan ada satu undang-undang yang didemo oleh investor, padahal tujuannya adalah untuk meningkatkan investasi," jelasnya.

UU Omnibus Law Cipta Kerja (Masalah Tenaga Kerja) 

Bhima juga mempertanyakan skema rencana peningkatan dunia kerja di Indonesia, Karena menurutnya, UU Omnibus Law Cipta Kerja nyaris, sama sekali tidak memberikan peluang kerja bagi masyarakat Indonesia.

Jadi satu lagi yang menarik adalah terkait dengan masalah pekerjaan, jadi judulnya adalah undang-undang cipta kerja, tapi kita bisa melihat nanti saya bahas perdetail, tapi secara konseptualnya, terjadi kontradiksi, pertama; kalau kita bicara soal penyerapan tenaga kerja, kenapa yang dimudahkan dalam UU Cipta Kerja itu adalah tenaga kerja asing.

“Bahkan untuk sektor ekonomi digital yang digadang-gadang kiyta akan mengarah pada industri 4.0, ekonomi digital, tapi ternyata yang dipermudah masuk tanpa ada kewajiban izin juga tanpa ada rencana adanya penggunaan tenaga kerja asing itu adalah sektor start-up,” tegasnya.

Ia juga menyindir rancangan Presiden terkait Food Estate dan cetak sawah yang ternyata bertentangan dengan tujuan awal untuk membangkitkan pertanian.

Yang Kedua, katanya sektor pertanian ini akan digadang-gadang juga akan menyerap tenaga kerja,  Pak Jokowi bikin Food Estate, cetak sawah dan sebaginya, tetapi dalam omnibus law cipta kerja justru ada kemudahan impor pangan yang luar biasa dibebaskan.

“Sehingga kita jadi bertanya, ini cipta kerja tapi cipta kerjanya bukan untuk Indonesia, petaninya juga bukan untuk petani Indonesia, karena yang akan tumbu subur adalah rente rente importir pangan, dengan adanya omnibus law cipta kerja,” pungkasnya.

 

 

Reaksi Kamu dengan Artikel ini

like
0
love
0
funny
0
angry
1
sad
0
wow
0