Pemerintah Mulai Kaji Fleksibilitas Skema Investasi Migas

Menteri ESDM Kaji Fleksibilitas Skema Investasi Migas
Pemerintah Mulai Kaji Fleksibilitas Skema Investasi Migas
Menteri ESDM Arifin Tasrif/ ESDM

Jakarta, Nusantaratv.com - Sinyal positif meningkatnya investasi hulu migas semakin terbuka. Pasalnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif kembali mempertimbangkan hadirnya kontrak bagi hasil penggantian biaya operasi (Cost Recovery) bagi wilayah kerja baru dan terminasi. 

Adapun Skema tersebut akan menjadi opsi bersama sistem fiskal Gross Split bagi para investor migas.

Dalam rapat kerja dengan anggota Komisi VII DPR RI, Menteri ESDM mengungkapkan, perlu adanya evaluasi terhadap pola bisnis serta investasi di sektor migas. Evaluasi ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk segera memetakan regulasi yang menghambat laju investasi.

"Kami melalukan dialog dengan para investor di bidang migas. Kami tanyakan, mana yang prefer, ada dua Gross Split dan Cost Recovery," ujar Menteri ESDM di hadapan Komisi VII DPR di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Baca Juga: Presiden Jokowi Himbau Pinjaman Mekaar Hanya untuk Modal Usaha

Sementara itu, skema Gross Split dinilai menjanjikan. Pemerintah sendiri mewajibkan perusahaan migas menerapkan skema Gross Split di wilayah kerja baru dan terminasi sejak 1 Januari 2017. H

Tercatat hingga saat ini, sudah ada 45 WK migas yang menggunakan skema tersebut, yakni 17 WK hasil lelang, 23 WK terminasi dan 5 WK amandemen. Dari jumlah tersebut, Pemerintah memperoleh dana eksplorasi sebesar 2,71 miliar dolar AS atau sekitar Rp 40,7 triliun. Sementara untuk bonus tanda tangan sebesar 1,19 miliar dolar AS atau sekitar Rp 17,8 miliar.

Namun kedua skema fiskal tersebut, tambah Menteri ESDM, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ada investor yang lebih memilih skema kontrak Cost Recovery untuk lapangan yang terletak di daerah sulit dan berisiko tinggi karena skema tersebut dinilai lebih rasional.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0