Monopoli Usaha, AQUA Didenda Rp 13,8 M

Distributor AQUA juga dijatuhi denda Rp 6,2 M
Monopoli Usaha, AQUA Didenda Rp 13,8 M
Air minum merek AQUA. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Mahkamah Agung (MA) menghukum produsen AQUA, PT Tirta Investma, sebesar Rp 13,8 miliar. Sanksi diberikan lantaran produsen air minum itu terbukti melakukan praktik monopoli usaha.

Baca juga: KY Serahkan Nama 6 Calon Hakim Agung ke DPR, Siapa Saja? 

Turut didenda distributor AQUA, PT Balina Agung Perkasa, sebanyak Rp 6,2 miliar.

Perkara berawal saat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan praktik usaha tidak sehat yang dilakukan AQUA. Penyelidikan kemudian berlanjut ke sidang KPPU hingga digelar pembuktian.

Pada tanggal 19 Desember 2017, KPPU memutus AQUA melanggar Pasal 15 ayat (3) huruf b dan Pasal 19 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. 

Pasal 15 ayat 3 huruf b bunyinya:

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok

Pasal 19

Pelaku usaha dilarang melakukan satu atau beberapa kegiatan, baik sendiri maupun bersama pelaku usaha lain, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat berupa :

a. menolak dan atau menghalangi pelaku usaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada pasar bersangkutan; atau

b. menghalangi konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pelaku usaha pesaingnya itu;

KPPU memutuskan AQUA menghukum Terlapor I denda sebesar Rp 13,8 miliar dan Terlapor II denda sebesar Rp 6,2 miliar. 

Dalam pertimbangan, KPPU menyebut tindakan anti persaingan tersebut terjadi pada 2016. Yakni di wilayah jangkauan distribusi satu pemasaran Terlapor II, dalam pemasaran produk yang meliputi Cikampek, Cikarang, Bekasi, Babelan, Pulo Gadung, Sunter, Prumpung, Kiwi, Lemah Abang, Rawagirang, Cibubur, hingga Cimanggis.

KPPU berpandangan pasar bersangkutan dalam perkara a quo ialah Produk Air Minum dalam Kemasan (AMDK) Air Mineral di wilayah distribusi atau pemasaran Terlapor II pada 2016. Bentuk tindakan antipersaingan yang terjadi ialah adanya degradasi kepada subdistributor karena menjual produk Le Mineral.

Terhadap putusan tersebut, AQUA tak terima dan mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). Pada 7 Mei 2019, PN Jaksel mengabulkan permohonan keberatan dari Para Pemohon Keberatan untuk sebagian. 

PN Jaksel membatalkan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) No 22/KPPU-I/2016 tertanggal 19 Desember 2017 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap Para Pemohon Keberatan.

Menyikapi vonis tersebut, KPPU mengajukan kasasi, hingga akhirnya Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan KPPU dalam perkara bernomor 806 K/Pdt.Sus-KPPU/2019 itu.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0