Mengaku Kerap Dikriminalisasi, Pengusaha Truk Ngadu ke Luhut

Petugas menurut mereka kerap melakukan penindakan tanpa sosialisasi terlebih dahulu
Mengaku Kerap Dikriminalisasi, Pengusaha Truk Ngadu ke Luhut
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (tengah)

Jakarta, Nusantaratv.com - Perwakilan pengusaha Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menemui Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, di kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Kamis (14/11/2019).

Baca juga: Jokowi Kumpulkan Kapolda Se-Indonesia, Ada Apa? 

Mereka mengadu ke Luhut tentang adanya perlakuan kriminalisasi oknum aparat, khususnya di daerah-daerah. Pengusaha truk merasa kerap dicari-cari kesalahan dari beragam hal yang tak perlu.

"Kemarin anggota juga mengeluh. Kecenderungan sekarang itu yang dirasakan pengusaha kesalahannya dicari-cari," ujar Ketua Aptrindo Kyatmaja Lookman.

Dalam pertemuan, Aptrindo mengaku dipertemukan dengan beberapa stakeholder terkait, seperti kepolisian dan Kementerian Lingkungan Hidup(KLHK). Upaya ini sekaligus menjadi kesempatan mereka untuk mengutarakan sejumlah poin yang menjadi keluhan, seperti mengenai sosialisasi aturan. 

Menurut Kyatmaja, anggotanya bukan tak memenuhi aturan yang berlaku. Contohnya soal limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), yang selama ini sudah dilaksanakan. Tapi, jika terjadi perubahan ia berharap disosialisasikan ke pengusaha.

"Berkenaan dengan limbah, limbah oli, limbah aki, limbah B3 karena itu ikut klasifikasi limbah B3. dan selama itu udah dilakukan temen-temen seperti itu. Sekarang muncul aturan baru ada tempat penampungan limbah B3 dan pengelolaan B3. Tapi kita nggak tahu. Intinya bukan temen-temen nggak mau melakukan. Temen-temen mau tapi sosialisasinya nggak pernah nyampe," papar dia. 

Regulasi yang ada pun dinilai tumpang tindih. Sebagai asosiasi yang lebih banyak bersinggungan dengan Kementerian Perhubungan atau di sektor angkutan, mereka mengaku kerap mendapati aturan dari Kementerian lain yang mempersulit jalannya usaha. 

"Kebanyakan aturan memang di perhubungan, transportasi. namun ternyata ada aturan-aturan dari kementerian lain yang juga memengaruhi usaha kami. Contoh KLHK di limbah B3 tadi," kata Kyatmaja.

Persoalan tumpang tindih aturan ini yang dianggap kerap menjadi celah bagi oknum penegak hukum di daerah untuk mencari keuntungan. Penegak hukum terkesan mencari kesalahan dengan langsung melakukan penindakan, padahal seharusnya lebih dulu melakukan sosialisasi.

"Pengusaha didatangi aparat dibawa ke kantor ya grogi. Nggak salah jadi salah-salah. Kan jadi bingung. Sedangkan sosialisasi dari pemerintah itu sendiri minimal, kayak KLH aja tadi menyalahkan daerah. Maaf Pak itu bukan wewenang kami, Itu kewenangan Kabupaten dan Kota. Lha kabupaten kota nggak pernah ada info apa-apa, tiba-tiba ada masalah itu," jelasnya.

Aptrindo mengusulkan solusi yang bisa diberikan ke pengusaha, seperti membuat pusat laporan atau hotline. Sehingga jika nantinya ada oknum pemerintah daerah atau aparat yang mencari kesalahan, maka bisa dilaporkan. Terlebih, hukuman bagi pencemaran yang dituduhkan tidak ringan.

"Karena pidana itu 1-3 tahun penjara. Jadi makanya kita menyampaikan langkah-langkah persuasif. Kan temen-temen nggak ada niatan untuk mencemari lingkungan kan, ketika diinformasikan, nanti kita urus. Asosiasi akan segera membuat surat ke KLHK untuk sosialisasi aturannya. Kalo nggak nanti gini terus, dan terus terang oknum paling suka abu-abu soalnya damai nanti kan," tandas Kyatmaja.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0