Bakamla dan Polair Diadukan Pengusaha Pelayaran ke Jokowi

INSA meminta Jokowi menetapkan satu penjaga laut yakni dari Kemenhub
Bakamla dan Polair Diadukan Pengusaha Pelayaran ke Jokowi
Carmelita Hartoto. (Net)

Jakarta, Nusantaratv.com - Pengusaha pelayaran yang tergabung dalam Asosiasi Pemilik Pelayaran Nasional Indonesia (INSA) mengadukan persoalan mereka saat beroperasi ke Presiden Joko Widodo (Jokowi). INSA yang dipimpin ketua umumnya, Carmelita Hartoto mengeluhkan banyaknya penjaga laut Indonesia. 

Baca juga: Bertemu Wamendag, GINSI Usul Importir Didata Ulang 

Para coast guard ini yaitu Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Indonesia (KPLP) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan Direktorat Polisi Air.

INSA berharap Jokowi menetapkan satu penegak hukum saja.

"Tentunya kami berharap KPLP dari Kementerian Perhubungan (yang dipilih Presiden) yang mungkin melaporkan langsung kepada Presiden sehingga tidak ada lagi dualisme atau tigalisme penegak-penegak hukum," ujar Carmelita di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Menurut dia, keberadaan lebih dari satu penjaga laut memberatkan pengusaha pelayaran. Kapal-kapal milik pengusaha pelayaran Indonesia, kata Carmelita sering diberhentikan oleh coast guard.

Akibatnya, biaya logistik seperti bahan bakar yang ditanggung oleh pengusaha menjadi lebih besar. 

"Kan juga mustinya kita tiba dalam waktu satu atau dua hari tapi perpanjangan (tiba lebih lama) karena stop-stop (diberhentikan sejumlah coast guard)," kata dia. 

Carmelita mengungkapkan Jokowi langsung merespons pengaduan INSA. Presiden, kata dia berencana menindaklanjuti berbagai laporan itu. Turut hadir dalam pertemuan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0