Defisit JKN Sampai Rp 56 Triliun, Bila Iuran Tidak Naik

Tercatat layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 233,9 juta layanan.
Defisit JKN Sampai Rp 56 Triliun, Bila Iuran Tidak Naik
Ilustrasi layanan kesehatan/ Kemenkeu

Jakarta, Nusantaratv.com - Kepala Biro KLI Kemenkeu Nufransa Wira Sakti menjelaskan bahwa pada tahun 2018, total pemanfaatan layanan kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 233,9 juta layanan.

Adapun layanan tersebut terdiri dari 147,4 juta layanan pada Fasilitas Kesehatan Tahap Pertama (FKTP), 76,8 juta layanan rawat jalan RS, dan 9,7 juta layanan rawat inap RS.

Bila hasil tersebut diakumulasi maka tercatat jumlah layanan kesehatan melalui JKN mencapai 640.822 layanan setiap hari.

Sebagai informasi, saat ini sebanyak 96,6 juta penduduk miskin dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh Pemerintah Pusat mealui APBN. Sementara 37,3 juta jiwa lainnya iurannya dibayarkan oleh Pemda melalui APBD. Dengan demikian, ada sekitar 134 juta jiwa yang iurannya dibayarkan oleh APBN dan APBD.

Baca juga: Hutang Rakyat pada BPJS Sampai Rp 15 Triliun

Sebelum memperhitungkan intervensi pemerintah, baik dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) maupun bantuan APBN, besaran defisit JKN masing-masing Rp 1,9 triliun (2014), Rp 9,4 triliun (2015), Rp 6,7 triliun (2016), Rp 13,8 triliun (2017) dan Rp 19,4 triliun (2018). 

Untuk mengatasi defisit JKN tersebut, pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk PMN sebesar Rp 5 triliun (2015) dan Rp 6,8 triliun (2016) serta bantuan dalam bentuk bantuan belanja APBN sebesar Rp 3,6 triliun (2017) dan Rp 10,3 triliun (2018).

Tanpa dilakukan kenaikan iuran, defisit JKN akan terus meningkat, yang diperkirakan akan mencapai Rp 32 triliun di tahun 2019, dan meningkat menjadi Rp 44 triliun pada 2020 dan Rp 56 triliun pada 2021.



Reaksi Kamu

like
0
love
0
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0