Asurasi Perikanan Jadi Suntikan Semangat Pembudidaya

Dirjen Budi Daya Perikanan KKP Slamet Soebjakto memaparkan hingga tahun 2018 lalu, cakupan asuransi APPIK telah mencapai hingga seluas 13.520 hektare yang terletak di berbagai daerah.
Asurasi Perikanan Jadi Suntikan Semangat Pembudidaya
Pekerja sedang memanen ikan nila dari budidaya keramba jaring apung/ Mongabay

Jakarta, Nusantaratv.com - Setelah sebelumnya sempat cemas tiap kali membudidaya ikan, saat ini pemerintah hadir memeberikan suntikan semangat sekaligus penjaminan kepada pembudi daya untuk berproduksi dengan tenang. Hal tersebut disampaikan langsung oleh, Direktur Jenderal Budi Daya Perikanan KKP Slamet Soebjakto melalui program asuransi perikanan yang dimiliki pemerintah.

"Program APPIK (Asuransi Perikanan untuk Pembudi Daya Ikan Kecil) yang dilakukan oleh KKP sejak 2017 lalu telah berpengaruh nyata terhadap aktivitas usaha budi daya karena mampu memberikan jaminan usaha, motivasi, dan semangat bagi para pembudi daya," ujar Slamet Soebjakto, Jumat (14/6/2019).

Slamet memaparkan hingga tahun 2018 lalu, cakupan asuransi APPIK telah mencapai hingga seluas 13.520 hektare yang terletak di berbagai daerah. Jika pada 2017 asuransi hanya untuk usaha budi daya udang, tahun lalu pemerintah menambah cakupan asuransi, yaitu patin, nila salin, nila tawar, dan bandeng, baik dengan metode monokultur atau polikultur untuk komoditas air payau. 

Besaran premi udang adalah Rp 225.000 per hektare per tahun dengan maksimum pertanggungan sebesar Rp 7,5 juta per hektare per tahun. Sementara premi ikan patin Rp 90.000 per 250 meter persegi kolam per tahun dengan maksimum pertanggungan sebesar Rp 3 juta.

Adapun premi nila tawar sebesar Rp 135.000 per 200 meter persegi kolam per tahun dengan maksimum pertanggungan sebesar Rp 4,5 juta per tahun. Selanjutnya, premi nila payau Rp 150 ribu per hektare per tahun dengan nilai pertanggungan maksimum sebesar Rp 5 juta per hektare per tahun.

Komoditas lainnya yaitu bandeng dengan premi Rp 90 ribu per hektare per tahun dan polikultur Rp 225 ribu per hektare per tahun dengan maksimum pertanggungan masing-masing Rp 3 juta dan Rp 7,5 juta per hektare per tahun. "Kita sudah masuk bulan Juni tahun 2019. Saya sudah instruksikan seluruh Satker lingkup DJPB untuk segera mempercepat realisasi program-program prioritas yang sudah ditetapkan," kata Slamet.

Sumber: Republika.co.id